Pemerataan Pembangunan Harus Dilakukan di Yogyakarta

22-01-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI, Sukiman (F-PAN)/Foto:Hendra/Iw

 

Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta untuk melakukan kebijakan pemerataan pembangunan di seluruh Provinsi Yogyakarta, mengingat saat ini pembangunan lebih banyak dirasakan di Kota Yogya ketimbang wilayah sekitar Yogya seperti Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman dan Bantul.

 

“Pertumbuan ekonomi Yogyakarta baik, pengendalian inflasi juga bagus. Tapi ketika pembanguan bagus kesenjangan juga meningkat. Ini perlu menjadi perhatian, pemerataan pembangunan juga harus dirasakan jangan sampai terjadi ketimpangan  yang luar biasa,” ungkap Sukiman usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Bank Indonesia Provinsi Yogyakarta, Jumat (19/1/2018).

 

Terkait persoalan ini, perlu ada rumusan bersama guna mengurangi ketimpangan di Yogyakarta, mengingat saat ini pembangunan Yogyakarta pun juga masih banyak didukung oleh dana transfer daerah ketimbang pendapatan asli daerah. Sehingga dana pusat ini pun perlu dirasakan bagi semua pihak.

 

“Bahwa ketergantungan dana dari pusat ini sangat tinggi melalui dana transfer daerah, kalau dari pendapatan asli daerah tidak terlalu menggembirakan. Karena kalau PAD ditingkatkan dapat mendongkrak UMKM, ini perlu menjadi perhatian,” ujar Sukiman.

 

Politisi PAN ini pun mengungkapkan agar pemerintah daerah juga perlu menjaga agar daya beli masyarakat tidak menurun di tengah ketimpangan yang terjadi. Sektor mikro perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah karena dari situlah tolok ukur sebenarnya untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

 

“Kita harap pemerintah daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Dalam rangka mendorong itu, Bandara Kulon Progo dapat menjadi upaya dalam meningkatkan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja,” pungkas Sukiman. (hs/sc)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...